KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB): ANTARA KEHARUSAN DAN KEENGGANAN DARI SUDUT PANDANG ASPEK KEUANGAN (APBD/APBN) BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH - Yeni Rohman; Desfitriady (JURNAL BISNIS dan TEKNOLOGI, 2021)
Perkembangan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat sangat berdampak pada berbagai aspek diantaranya adalah aspek sosial dan ekonomi. Sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia adalah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19 dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19, namun masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan regulasi terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dimana jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah yang nyata dalam mengelola fiskal yang sebaik-baiknya dengan melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.