KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB): ANTARA KEHARUSAN DAN KEENGGANAN DARI SUDUT PANDANG ASPEK KEUANGAN (APBD/APBN) BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH

  • Yeni Rohman Universitas Widyatama
  • Desfitriady Universitas Nasional Pasim

Abstrak

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat sangat berdampak pada berbagai aspek diantaranya adalah aspek sosial dan ekonomi. Sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang diterapkan di Indonesia adalah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19 dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19, namun masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan regulasi terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dimana jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu ditunjukkan dengan upaya-upaya Pemerintah yang nyata dalam mengelola fiskal yang sebaik-baiknya dengan melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diharapkan agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

Aulia, Salsabiila Tiara. 2020. Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan. http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-olehpemerintah-pusat-dan- daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosialberskala-besar-psbb-diterapkan/.
BBC News Online. 1 April 2020. Virus corona: 'Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat' dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang boleh dan tidak boleh. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52109439
Firdaus, Fahmi Ramadhan, Anna Erliyana. 2020. Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. PALAR, Volume 06, Juli-Desember 2020.
Fathoni, Ahmad. 2020. Dampak Covic 19 Dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM Di Wiyung Surabaya. Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah, Volume 3 Nomor 1.
Hasrul, Muh. 2020. Aspek Hukum Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jurnal Legislatif, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020.
Juaningsih, Imas Novita, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzkwan NurIrfan. 2020. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6 (2020).
Kompas Online. 18 April 2020. Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 0,5 Persen Tahun Ini. https://kompas.id/baca/ekonoMI/2020/04/18/Indonesia-diproyeksikan-tumbuh05- persen-tahun-ini/.
Kompas Online. 20 April 2020. Triwulan II-2020, Titik Kritis Dampak Covid-19. https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/20/triwulan-ii-2020-titik-kritisdampak-
covid-19/.
Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, Volume 16.
Mas’udi Wawan dan Poppy S. Winanti. 2020. New Normal. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Muhyidin. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal Of Development Planning, Volume IV No. 2-Juni 2020.
Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. (2020). Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(1). https://doi.org/10.36574/jPP.V4I1.108
Nazir, Moh. 2005. Metodologi Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nuryaman, & Christina. (2015). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tenang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Ristyawati, Aprista. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governmece Journal, Volume 3 Issue 2, June 2020.
Rissy, Yafet Y W. 2020. Pergeseran Negara Hukum Ke Negara Himbauan : Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.
Saidah, Dede. 2020. Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Di Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII Edisi 2 Desember 2020.
Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta. Salemba Empat.
Situmeang, Tomson. 2020. Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dala Penganan Covid-19 Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Volumen 6 Nomor 2 Agustus 2020.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
Bandung : Alfabeta.
Sufiarina, Sri Wahyuni. 2020. Force Mejeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-
19. Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1 Juni 2020.
Thorik, Sylvia Hasanah. 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal ADALAH : Buletin Hukum Dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1 (2020).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020.
World Bank. 2020. “East Asia and Pacific in the Time of COVID-19” East Asia and Pacific Economic Update (April), World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648- 1565-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.
Yamali, Fakhrul Rozi, Ririn Noviyanti Putri. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.
Yunus, Nur Rohim, Annissa Rezki. 2020. Kebijakan Pemberlakukan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 3 (2020).
Diterbitkan
2021-06-28